Prabowo Targetkan Penutupan Lebih dari 750 BUMN hingga Akhir 2026

Ringkasan

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026. Dari 1.074 BUMN yang ditemukan pemerintah, sebanyak 290 perusahaan disebut telah ditutup dan jumlah yang tersisa ditargetkan tidak lebih dari 300. Restrukturisasi ditujukan untuk memangkas biaya, menutup perusahaan tidak efisien, serta memberantas dugaan praktik manipulasi laporan laba. Pemerintah juga mengusulkan pemeriksaan pengelolaan BUMN hingga 30 tahun ke belakang.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Pemerintah menargetkan penutupan lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026, dengan sasaran menyisakan tidak lebih dari 300 perusahaan yang dinilai masih efisien dan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan kebijakan tahunan di hadapan parlemen Indonesia. Ia menilai jumlah BUMN yang tidak efisien masih terlalu banyak. Dalam keterangannya, sebagian perusahaan disebut rutin melaporkan kerugian, tetapi tetap mengklaim memperoleh laba. Prabowo mengatakan laba tersebut dapat dibuat agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik.

Pemerintah menemukan total 1.074 BUMN setelah pembentukan Danantara, lembaga pengelola aset negara, pada tahun sebelumnya. Sampai saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Jika target baru tercapai, jumlah perusahaan yang tersisa akan berada di bawah 300 pada 31 Desember 2026.

Prabowo menyebut restrukturisasi ini berpotensi menjadi salah satu penataan sektor usaha terbesar di dunia. Fokus pemerintah adalah mempertahankan perusahaan yang efisien dan menciptakan manfaat ekonomi, sementara perusahaan yang dianggap tidak mampu memenuhi tujuan tersebut akan ditutup.

Langkah efisiensi itu disebut telah menghemat sekitar Rp50 triliun biaya operasional. Penghematan mencakup gaji direksi dan komisaris, sewa gedung serta kendaraan, dan biaya perjalanan bisnis.

Selain penutupan perusahaan, Prabowo mengusulkan pembentukan pengadilan khusus untuk memeriksa pengelolaan BUMN dan jajaran komisarisnya dalam beberapa dekade terakhir. Pemeriksaan itu dapat mencakup periode hingga 30 tahun. Ia juga meminta parlemen mempertimbangkan amnesti khusus bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki kerugian.

Sumber

Rujukan artikel: Thairath di Instagram.